Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta / Kementerian Kesehatan RI
Dasar Hukum
Informasi kelembagaan, regulasi, dan standar tata kelola resmi Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta.
1. SOTK & Kelembagaan Kementerian Kesehatan RI
Peraturan Menteri Kesehatan dan Perpres mengenai kedudukan, struktur organisasi, dan tata kerja Balai.
Permenkes RI No. 9 Tahun 2025
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan
Mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi kediklatan, pengelompokan jabatan fungsional dan pelaksana, serta tata kerja Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta.
Permenkes RI No. 21 Tahun 2024
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
Ketentuan tata kelola organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta mekanisme koordinasi kerja unit pelaksana di lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
Permenkes RI No. 82 Tahun 2020
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Petunjuk teknis tata kelola keterbukaan informasi publik, mekanisme uji konsekuensi informasi dikecualikan, dan standarisasi layanan PPID UPT Kemenkes.
2. Undang-Undang Republik Indonesia
Payung hukum undang-undang negara tentang aparatur sipil negara dan jaminan hak masyarakat atas informasi publik.
Undang-Undang No. 20 Tahun 2023
Aparatur Sipil Negara (ASN)
Landasan hukum utama penguatan manajemen meritokrasi ASN, digitalisasi manajemen kepegawaian, serta kewajiban pengembangan kompetensi terintegrasi.
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008
Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
Menjamin hak warga negara atas informasi publik serta mewajibkan badan publik menyelenggarakan pendokumentasian dan pelayanan informasi secara akuntabel.
3. Peraturan Pemerintah & Peraturan Presiden
Peraturan Pemerintah dan Perpres terkait tata kelola aparatur, tarif PNBP kediklatan, dan kelembagaan kementerian.
Perpres No. 161 Tahun 2024
Kementerian Kesehatan
Peraturan Presiden tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian dalam kerangka transformasi kesehatan nasional.
PP No. 94 Tahun 2021
Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Ketentuan kewajiban, larangan, serta tingkat dan jenis hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2019
Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kemenkes
Ketentuan legal tarif resmi penggunaan sarana prasarana, wisma asrama, auditorium serbaguna, dan jasa pelatihan kedinasan di lingkungan Kementerian Kesehatan.
4. Peraturan Menteri PAN-RB, BKN & Keputusan Menkes
Pedoman pelaksanaan teknis manajemen ASN, pengelolaan SKP kinerja pegawai, disiplin, kode etik, dan jabatan fungsional.
PermenPAN-RB No. 6 Tahun 2022
Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara
Pedoman penyusunan SKP, dialog kinerja berkelanjutan, evaluasi kinerja berkala dan tahunan, serta penghargaan berbasis capaian kinerja nyata.
SE MenPAN-RB No. 3 Tahun 2023
Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja Pegawai ASN
Petunjuk teknis pemetaan kuadran kinerja pegawai dan penyelarasan predikat kinerja individu dengan capaian kinerja instansi BBPK Jakarta.
PermenPAN-RB No. 1 Tahun 2023
Jabatan Fungsional
Tata kelola jabatan fungsional ASN, konversi predikat kinerja menjadi angka kredit, serta jenjang karir fungsional Widyaiswara dan fungsional lainnya.
Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022
Peraturan Pelaksanaan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS
Mekanisme pemanggilan, pemeriksaan berkas, penjatuhan sanksi, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin pegawai ASN.
KMK No. HK.01.07/MENKES/506/2024
Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin ASN di Lingkungan Kemenkes
Pedoman operasional penegakan disiplin ASN, pembentukan tim pemeriksa, dan tata cara pemeriksaan disiplin di lingkungan satuan kerja Kemenkes.
KMK No. HK.01.07/MENKES/156/2023
Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Kemenkes
Pedoman internalisasi nilai dasar BerAKHLAK, etika hubungan kerja, larangan benturan kepentingan, serta majelis penegakan kode etik pegawai.
SE No. HK.02.02/A/5049/2024
Tata Kelola Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Utama dan Ahli Madya di Lingkungan Kemenkes
Kebijakan tata kelola jabatan fungsional jenjang Ahli Utama dan Ahli Madya dalam rangka akselerasi transformasi kesehatan dan peningkatan kinerja ASN Kemenkes.
Surat No. KP.03.02/A.IV/1686/2025
Tindak Lanjut Tata Kelola Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Utama dan Ahli Madya
Petunjuk pelaksanaan seleksi internal dan persyaratan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional Ahli Utama dan Ahli Madya di lingkungan Kementerian Kesehatan.
5. Kebijakan & Keputusan Internal Kepala BBPK Jakarta
Produk hukum internal yang diterbitkan oleh pimpinan Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta
Repositori Digital Kebijakan, Peraturan, dan Keputusan Kepala Balai
Memuat seluruh produk hukum internal yang diterbitkan oleh Kepala BBPK Jakarta, termasuk Surat Keputusan (SK), Surat Edaran (SE), penetapan standar operasional prosedur, dan kebijakan teknis penyelenggaraan pelatihan kesehatan yang mengikat dan berdampak bagi publik.
